Proses Distribusi Pendapatan Perekonomian Indonesia

1.      Proses Distribusi Pendapatan

·         Ketimpangan dalam distribusi pendapatan (baik antar kelompok berpendapatan, antar daerah perkotaan dan pededaan, atau antar kawasan dan propinsi) dan kemiskinan merupakan dua masalah yang masih mewarnai perekonomian Indonesia.

·         Pada awal pemerintahan Orde Baru, perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia masih sangat percaya bahwa apa yang dimaksud dengan trickle down effect akan terjadi: namun setelah sepuluh tahun sejak Pelita I dimulai, mulai kelihatan bahwa efek yang dimaksud itu mungkin tidak tepat dikatakan sama sekali tidak ada, tetapi proses mengalirnya ke bawahnya sangat lambahn. (Tulus Tambunan, 1996).

·         Masalah distribusi pendapatan menyangkut kemiskinan, baik kemiskinan absolut maupun ktimpangan relatif. Distribusi pendapatan dan kemiskinan hendaknya dilihat dalam kerangka acuan suatu analisis, bersamaan dan berkaitan dengan proses akumulasi dan alokasi. Dengan kata lain, akumulasi, alokasi dan distribusi harus dilihat dalam saling keterkaitannya dan dalam kerangka acuan yang kencakup dinamika dalam proses transformasi secara menyeluruh selama masa transisi.

(Soemitro Djojohadikusumo, 1993).

a.       Kemiskinan Absolut

Ø  Tahun 1976: jumlah penduduk 137 juta jiwa, 54 juta jiwa (40%) hidup di bawah garis kemiskinan. Tahun 1990 : jumlah penduduk 179 juta jiwa, yang hidup di bawah garis kemiskinan tinggal 27 juta jiwa (15,%). Kecenderungan kearah perbaikan itu diharapkan dapat berlangsung terus sehingga ditahun 2000 golongan yang dhiup di bawah garis kemiskinan mencakup 5-10% dari jumlah penduduk saat itu.

(Soemitro Djojohadikusumo, 1993).

Ø  Masalah kemiskinan ini diperlihatkan melalui analisa sensivitas,yaitu apabila poverty line (garis batas kemiskinan) dirubah dari konsumsi per hari Rp 930 untuk kota dan Rp 608 untuk desa menjadi RP 1.000 maka jumlah orang miskin akan meningkat dari 25,6 juta (1993) menajdi 77 juta. Itu berarti terdapat indikasi bahwa walaupun jumlah penduduk di bawah poverty line turun dari 27 juta (1990) ke 25,5 juta (1993), penduduk yang hidup dalam kondisi nyaris miskin atau hidup pada poverty line di 1993 makin banyak (Sjahrir, 1996).

b.      Ketimpangan Relatif

·         Tahun 1976: 40% dari jumlah penduduk yang termasuk golongan berpendapatan rendah hanya menerima kurang dari 12% dari pendapatan nasional, yang menunjukkan ketimpangan mencolok (gross inequality). Tahun 1990 : golongan berpendapatan rendah yang dimaksud menerima 21% lebih dari pendapatan nasional yang berarti ketimpangan menjadi lumayan kecil (low inequality).

(Soemitro Djojohadikusumo, 1993).

·         Menarik disini melihat bahwa 77 juta (yang nyaris miskin) itu meliputi 67 juta manusia  yang hidup di desa dan 10 juta yang hidup di kota. Pandangan Michael Lipton (176) bahwa : konflik kelas yang paling penting di negara msikin di udnia kini bukanlah antara buruh dan modal, juga bukan antara kepentingan asing dan nasional. Konflik yang paling penting justru antara kelas pedesaan dan kelas kota. (Sjahrir, 1996).

·         Sekarang ini tingkat pendapatan rata-rata per kapita di Indonesia sudah jauhlebih tinggi dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu, yakni sekitar US$880. namun, apa artinya jika hanya 10% saja dari jumlah penduduk ditanah air yang menikmati 90% dari jumlah pendapatan nasional, sedang sisanya (90%) hanya menikmati 10% dari pendapatan nasional atau kenaikan pendapatan nasional selama ini hanya dinikmati oleh kelompok 10% tersebut. jadi, dalam kata lain, pembangunan ekonomi di Indonesia akan dikatakan berhasil sepenuhnya bila tingkat kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat kaya bisa diperkecil (Tulus Tambunan, 1996).

·         Disisi berlaku satu kaidah dalam statistik yang disebut the importance of being unimportant. Artinya ada satu kelompok yang jumlhanya sangat kecil tetapi berpendapatan sangat tinggi, yang mengakibatkan tertariknya angka konsumsi rata-rata ketingkat 82.226 ruiah (1993), walauun lebih dari 82% penduduk sebenarnya berpendapatan di bawah Rp 60.000 per bulan per kapita (Sjahrir, 1996).

Tweet

Subscribe to receive free email updates: