SEJARAH NETRALITAS BIROKRASI PEMERINTAH INDONESIA
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN UMUM PADA MASYARAKAT
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN UMUM PADA MASYARAKAT
Sebelum menjelaskan pokok materi bahasan, terlebih dahulu yang perlu dijawab adalah apa definisi dan ciri-ciri ideal birokrasi itu?
Birokrasi adalah merupakan tipe dari organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang (Achmat Batinggi, 1999: 5.3)
Adapun yang menjadi ciri ideal birokrasi adalah:
1. Adanya pembagian kerja yang jelas;
2 Adanya hierarki jabatan;
3. Adanya pengaturan sistem yang konsisten;
4. Prinsip formalistic impersonality;
5. Penempatan berdasarkan karier; dan
6. Prinsip rasionalitas (Max Weber dalam Batinggi, 1999).
Birokrasi pemerintah merupakan suatu kekuatan yang besar sekali, sebab kegiatannya menyentuh setiap kehidupan manusia. Baik suka atau tidak suka manusia tidak bisa lepas dari kegiatan birokrasi pemerintah. Kebijaksanaan yang dibuat oleh birokrasi sangat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan manusia. Suka atau tidak suka, manusia yang hidup dalam suatu negara tertentu harus mau menerima suatu kebijaksanaan yang telah di buat oleh birokrasi.
1. Adanya pembagian kerja yang jelas;
2 Adanya hierarki jabatan;
3. Adanya pengaturan sistem yang konsisten;
4. Prinsip formalistic impersonality;
5. Penempatan berdasarkan karier; dan
6. Prinsip rasionalitas (Max Weber dalam Batinggi, 1999).
Birokrasi pemerintah merupakan suatu kekuatan yang besar sekali, sebab kegiatannya menyentuh setiap kehidupan manusia. Baik suka atau tidak suka manusia tidak bisa lepas dari kegiatan birokrasi pemerintah. Kebijaksanaan yang dibuat oleh birokrasi sangat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan manusia. Suka atau tidak suka, manusia yang hidup dalam suatu negara tertentu harus mau menerima suatu kebijaksanaan yang telah di buat oleh birokrasi.
Birokrasi pemerintah merupakan garis terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah harus bersikap netral baik dari sisi politik yaitu bukan merupakan kekuatan politik dan dari sisi administratif. Sebab apabila birokrasi menjadi kekuatan politik maka akan menjadi tidak netral yaitu memihak kepada kekuatan/aliran politik tertentu. Padahal dalam memberikan pelayanan umum, birokrasi pemerintah diharapkan tidak akan memihak kepada kelompok tertentu, dengan tujuan agar pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah bisa diberikan pada seluruh masyarakat, tanpa membedakan aliran atau partai politik yang diikuti oleh anggota masyarakat tersebut.
Dalam memberikan pelayanan umum, birokrasi pemerintah dituntut lebih efektif dan efisien. Namun, akibat tugas yang berat dan sangat luas, maka birokrasi pemerintah terkesan lambat. Untuk itu atas pertimbangan kecepatan dan kelancaran dalam pelayanan, maka perlu dilakukan reveinting birokrasi (swastanisasi birokrasi).
0 Response to "SEJARAH NETRALITAS BIROKRASI PEMERINTAH INDONESIA"
Post a Comment