SEJARAH MASA EKONOMI PANCASILA/ ORDER BARU (1966 – 1998)

I)       MASA STABILISASI DAN REHABILITASI (1966 – 1968)

a.       Masalah yang dihadapi

-          Menanggapi masalah ekonomi yang kin dengan tajam disoroti oleh MPRS, maka Prof. Dr. Widjojo Nitisastro dalam percakapan dengan wartawan Kompas menyatakan, bahwa sumber pokok kemerosotan ekonomi ialah penyelewenangan pelaksanaan UUD 1945. sebagai misal pasal 33 yang selama beberapa tahun ini dengan sengaja atau tidak telah didesak oleh landasan-landasan ideal yang lain. Demikian pula realisasi Pancasila dalam bidang ekonomi sering dilupakan. Misalnya sila Kedaulatan Rakyat tercermin dalam pasal 23 yang mengatur anggaran belanja negara (Kompas, 29 Juni 1966, Penyunting Redaksi Ekonomi Harian Kompas, 1982).

-          Periode ini dikenal sebagai periode stabilisasi dan rehabilitasi sesuai dengan masalah pokok yang dihadapi, yaitu :

1)      Meingkatnya inflasi yang mencapai 650% pada tahun 1965

2)      Turunnya produksi nasional di semua sektor

3)      Adanya dualisme pengawas dan pembinaan perbankan. Dualisme ini muncul dari struktur organisasi perbankan yang meletakkan Deputy Menteri bank Sentral dan Deputy Menteri Urusan Penertiban bank dan Modal Swasta berada di bawah Menteri Keuangan. (Suroso, 1994).

b.      Rencana dan Kebijaksanaan Ekonomi

-          Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang :

Pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan, tertanggal 5 Juli 1966, antara lain menetapkan :

(1)   Program stabilisasi dan rehabilitasi : 1966 – 1968

(jangka pendek)

·         Skala Prioritasnya

1)      Pengendalian inflasi

2)      Pencukupan kebutuhan pangan

3)      Rehabilitasi prasarana ekonomi

4)      Peningkatan kegiatan ekspor

5)      Pencukupan kebutuhan sandang

·         Komponen Rencananya

1)      Rencana fisik dengan sasaran utama :

(a)    Pemulihan dan peningkatan kapasitas produksi (pangan, ekspor dan sandang)

(b)   Pemulihan dan peningkatan prasrana ekonomi yang menunjang bidang-bidang tersebut.

2)      Rencana Moneter  dengan sasaran utama :

(1)   Terjaminnya pembiayaan rupiah dan devisa bagi pelaksanaan rencana fisik.

(2)   Pengendalian inflasi pada tingkat harga yang relatif stabil sesuai dengan daya beli rakyat.

·         Tindakan dan Kebijaksanaan Pemerintah

1)      Tindakan pemerintah “banting stir” dari ekonomi komando ke ekonomi bebas demokratis; dari ekonomi tertutup ke ekonomi terbuka; dari anggaran defisit ke anggaran berimbang. (Mubyarto, 1988).

2)      Serangkaian kebijaksanaan Oktober 1966, Pebruari 1967 dan Juli 1967 antara lain :

(1)   Kebijaksanaan kredit yang lebih selektif (penentuan jumlah, arah, suku bunga)

(2)   Menseimbangkan/ menurunkann defisit APBN dari 173,7% (1965), 127,3% (1966), 3,1% (1967) dan 0% (1968). (Suroso, 1994).

3)      Mengesahkan / memberlakukan undang-undang :

(1)   UU Pokok Perbankan No. 14/ 1967

(2)   UU Perkoperasian no. 12/ 1967

(3)   UU Bank Sentral No. 13/ 1968

(4)   UU PMA tahun 1967 dan UU PMDN tahun 1968

(5)   Membuka Bursa Valas di Jakarta 1967.

(2)   Program Pembangunan dimulai tahun 1969/ 1970

(jangka panjang)

-          Skala Prioritasnya

1)      Bidang pertanian

2)      Bidang prasarana

3)      Bidang industri/ pertambangan dan minyak

-          Jangka waktu dan strategi pembangunan

1)      Pembangunann jangka menengah terdiri dari pembangunan Lima Tahun (PELITA) dan dimulai dengan PELITA I sejak tahun 1969/ 1970

2)      Pembangunan Jangka Panjang dimulai dengan pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT – I) selama 25 tahun, terdiri dari :

§  PELITA I 69 / 70 = 73 / 74

Titik berat pada sektor pertanian dan industri yang menunjang sektor pertanian.

§  PELITA II 74/75 – 78/79

Titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri pengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

§  PELITA III 79/80 – 83/84

Titik berat sektor pertanian (swasembada beras) dengan meningkatkan industri pengolah bahan baku menjadi barang jadi.

§  PELITA IV 84/85 – 88/89

Titik berat pertanian (melanjutkan swasembada pangan) dengan meningkatkan industri penghasil mesin-mesin.

§  PELITA V 89/90 – 93/94

Sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dengan meningkatkan sektor industri penghasil komoditi ekspor, pengolah hasil pertanian, penghasil mesin-mesin dan industri yang banyakk menyerap tenaga kerja.

PELITA V meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya. (Suroso, 1994).

Tweet

Subscribe to receive free email updates: