Triologi Pembangunan yang meliputi pemerataan pembangunan dan hasil-basilnya, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, ketiganya mengikat keseluruhan pelaku eknomi yang ada. Jadi, adalah keliru jika beranggapan bahwa tugas-tugas dari koperasi hanyalah melaksanakan pemertaan, swasta melaksanakan pertumbuhan dan BUMN melaksanakan stabilitas saja. Baik KOPERASI, SWASTA maupun BUMN ketiganya berkewajiban melaksanakan tugas-tugas triologi itu (Sri Edi Swasono, 1990).
a. Peran Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi
· Di masa yang lalu, terutama masa ekonomi terpimpin Orde Lama (1959-1965) peran BUMN dalam perekonomian Indonesia sangat dominan. BUMN melakukan kegiatan dan menguasai hampir di semua sektor ekkonomi, seperti sektor keuangan/ perbankan, pertambangan, perkebunan, kehutanan, industri, perdagangan, transportasi dan jasa-jasa lain. Jadi saat itu BUMN berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
· Dimasa Orde Baru peran BUMN sedikit demi sedikit mulai berkurang terutama sejak digulirkan deregulasi-deregulasi tahun 1980-an. Pemerintah memandang sudah saatnya sektor swasta diberi peran yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi. Hal ini bisa kita pahami seab sejak 1982/1983 (pasca oil boom) penerimaan pemerintah dari sumber migas terus menurun sebagai akibat terus merosotnya harga minyak di paar internasional dari US$35 per barel (1982) sampai titik terendah US$ 9 per barel (1986).
· Maka pergeseran peran sektor BUMN kepada sektor swasta mulai terjadi sejak awal tahun 1980-an. Nilai produksi dari industri manufaktur berdasarkan pemilikan (perusahaan) sebagai berikut : sektor pemerintah menurun dari 25,0% (1975) menjadi 14,4% (1983): sektor swasta meningkat dari 50,7% (1975) menjadi 56,9% (1983); sedangkan sektor (swasta) asing menurun dari 10,2% 91975) menjadi 1,5% (1983); namun patungan swasta/ asing meningkat dari 10,5% (1975) menjadi 21,1 (1983).
(Gunawan Sumodiningrat, 1990)
· Jadi peran sektor swasta dan patungan swasta/ asing sejak awal tahun 1980-an menjadi dominan dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi karena memberi sumbangan pada produk industri manufaktur sebesar 78,0%. Lebih-lebih setelah terjadi proes konsentrasi ekonomi pada kelompok swasta besar atau parakonglomerat yang menguasai 57% dari pendapatan nasional dan omzet penjualan mereka mencapai Rp 70 triliun (dua kali lipat APBN 1989/1990).
b. Peran Sebagai Pencipta Lapangan Pekerjaan
· Jumlah tenaga kerja di sektor manufaktur menurut skala usaha (dalam prosentase) berturut-turut sebagai berikut ; ISK (Ik + IRT) sebanyak 86,0% 91974/1975); 80,6% (1979) dan 68,3% (1986), sedang Ism dan ISB sebanyak 13,5% (1974), 19,4% (1979) dan 31,7% (1986).
(Tulus Tambunan, 1996).
· Pangsa tenaga kerja pada Isk yang terdiri dari industri kecil (IK) dan Industri Rumah Tangga (IRT) cenderung makin menurun, meskipun pada tahun 1986 masih tetap lebih besar, yaitu 68,3% di bandingkan pangsa Ism dan ISB sebesar 31,7%. Hal ini, menurut Anderson, disebabkan karena ada relasi negatif antar apertumbuhan ekonomi dengan perkembangan daya serap tenaga kerja ISK. Artinya bila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka daya serap tenaga kerja pada ISK akan menurun. Kasus di Idnoensia adalah bahwa selam amasa Pelita I sampai Pelita III (1969-1983) pertumbuhan ekonomi meningkat akibat adanya kenaikan harga minyak selama masa oil boom 91973-1982).
c. Fungsi Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
· Ada dua konsep mengenai tanggung jawab sosial suatu perusahaan, yaitu :
1. Howard R. Bowen dalam bukunya “Social Responsibility of the Businessman” menganjurkan bahwa perusahaan-perusahaan hendaknya mempertimbangkan dampak-dampak sosial dari keputusan yang dibuatnya.
2. Konsep “Social Responsibility”, yaitu adanya perusahaan yang memiliki kemampuan untuk mengaitkan kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakannya dengan lingkungan sosial sedemikian rupa sehingga bermanfaat atau menguntungkan baik bagi perusahaan maupun masyarakat.
(Asep Hermawan, 1995)
3. Adnan Putra menjelaskan bahwa pada dasarnya tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam GBHN, yaitu bahwa pembangunan di Indonesia berwawasan lingkungan. Yang dimaksud pembangunan berwawasan lingkungan menurut pasal 1 butir 13 UU Lingkungan Hidup tahun 1982 adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang bekresinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Dengan demikian lingkungan itu mengandung arti luas, secara dimensional mencakup lingkungan phisik (ekologi/ekosistem) dan non phisik (budaya/ tradisi/ nilai), secara struktural organisatorik mencakup lingkungan internal dan eksternal.
(Asep Hermawan, 1995)
d. Daya Serarp Tenaga kerja Setelah Krisis 1997
· Melemahnya permintaan domestik dan berbagai kendala yang timbul dalam proses produksi sebagai akibat dampak krisis moneter menyebabkan sebagian besar perusahaan mengurangi bahkan menghentikan produksi, sehingga terjadi peningkatan PHK.
· Berdasarkan laporan Departemen Tenaga Kerja pada tahun 1997 ada 93 perusahaan yang secara resmi melakukan PHK terhadap 41.716 orang pekerja, 10 perusahaan dalam proses PHK terhadap 2.068 pekerja dan diperkirakan akan terjadi PHK atas 6.523 pekerja (Laporan tahunan BI 1997/1998).
· Disisi pasokan tenaga kerja, jumlah angkatan kerja tahun 1997 diperkirakan mengalami peningkatan dari 92,8 juta orang (1996) menjadi 95,5 juta orang. Dengan perkembangan tersebut, jumlah pengangguran terbuka pada tahun 1997 meningkat sampai sekitar 7 juta orang atau 7,5% dari angkatan kerja.
· Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian pada tahun 2000, maka tingkat pengangguran terbuka (perbandingan jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angatan kerja) menurun dari 6,0% (1999) menjadi 5,9%.
Indikator Ketengakerjaan :
Indikator | Juta Penduduk | |||
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Penduduk usia kerja Jumlah angkatan kerja Bekerja Pengangguran terbuka Tingkat pengangguran terbuka % PTAK % | 13,5 92,8 87,7 5,1 5,5 66,9 | 141,1 94,8 88,9 6,0 6,4 67,2 | 141,3 95,7 89,9 5,9 6,1 67,7 | 0,,15 0,95 1,04 -1,64 -2,60 0,73 |
Sumber : Badan Pusat Statistik (dalam Laporan BI, 2000)
· Indikator lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu ratio antara jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, meningkat dari 67,2% (1999) menjadi 67,7%. Hal ini berkaitan dengan menurunnya jumlah pengangguran terbuka dan PHK cenderung menurun
· Meskipun angka pengangguran menurun, jumlah orang menganggur cukup tinggi, yaitu 5,9 juta orang. Dilihat dari tingkat pendidikannya: 62,0% SD, 16,0% SMP, 18% SMA, Diploma dan Universitas 4%.
0 Response to " PERAN DAN FUNGSI BAGI PEREKONOMIAN "
Post a Comment