Rasio Dokter Puskesmas /100.000 penduduk

Rasio Dokter Puskesmas /100.000 penduduk

Gambaran mengenai kecukupan tenaga dokter Puskesmas dapat dilihat dari jumlah dokter /100.000 penduduk. Rasio dokter /100.000 penduduk di Jakarta tahun 2005 sekitar 9,78 naik dibandingkan tahun 2000 sebesar 7,07. Sedangkan angka rasio nasional sebesar 10,73.

Tabel 3.24: Rasio Dokter per-100.000 penduduk  tahun 2005

NO.	KOTAMADYA / KAB	DOKTER	PENDUDUK	Dokter /100.000 pddk
1	JAKARTA PUSAT	145	861.531	16,83
2	JAKARTA UTARA	118	1.446.728	8,16
3	JAKARTA BARAT	164	2.322.232	7,06
4	JAKARTA SELATAN	247	1.995.214	12,38
5	JAKARTA TIMUR	207	2.393.788	8,65
6	KEP SERIBU	3	22.112	13,57
	RATA-RATA JAKARTA	884	9.041.605	9,78

Sumber: Profil Kesehatan Kotamadya Tahun 2005

J . ANGGARAN  KESEHATAN

Anggaran Kesehatan bersumber APBD di Provinsi DKI Jakarta masih belum optimal karena anggaran yang ditetapkan untuk Dinas Kesehatan sebagian besar diperuntukan bagi pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu .Sementara anggaran bersumber APBN juga cenderung menurun dari tahun ketahun.

Tabel : 3.25

Anggaran Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2006-2007

No	Sumber Anggaran	Tahun
		2005	2006	2007
1 2	APBD - Dinas Kes - Jajaran Kes. APBN	192.132.675.000 754.809.295.550     6.163.893.000	297.637.232.178   817.827.044.337    30.097.528.000	352.106.467.708  1.145.178.778.258       16.240.502.000
Total		953.105.863.550	1.145.561.804.515	1.513.525.747.966

3.1     PERMASALAHAN  DAN  ISU STRATEGIS

·         Kualitas  Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin dan kurang mampu belum optimal;

·         Kurang optimalnya sistem manajemen  dan regulasi kesehatan;

·         Masih tingginya insiden / prevalens penyakit menular yang berpotensi menjadi  kejadian luar biasa;

·         Masih rendahnya kesadaran untuk hidup masyarakat  dalam lingkungan yang sehat;

·         Masih rendahnya pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan;

·         Belum optimalnya  pedataan kesehatan yang cepat, akurat  dan valid yang berakibat  terlambatnya penetapan kebijakan dan intervensi;

·         Masih rendahnya alokasi pembiayaan kesehatan;

·         Belum sesuainya standar kompetensi  dan komitmen SDM Kesehatan;

·         Belum semua kelurahan memiliki Puskesmas. 

·         Belum diberlakukannya kebijakan tentang PSO bidang kesehatan

·         Sumber anggaran sektor kesehatan yang belum mencukupi

·         Pembiayaan pelayanan kesehatan gakin  belum memadai

·         Ketersediaan aset berupa lahan / tanah untuk pengembangan bangunan sarana kesehatan yang terbatas

·         Kebijakan tatalaksana keuangan daerah yang selalu berubah

·         Belum adanya penyeragaman pola tarif di RSD

·         Kebijakan kemitraan dalam pembiayaan kesehatan belum ditetapkan

·         Sinkronisasi perencanaan anggaran belum maksimal

·         Ketersediaan tenaga kesehatan yang profesional masih kurang

·         Penetapan program urusan kesehatan di tk.prov kurang optimal

·         Ketersediaan sanpras kesehatan tk.Puskesmas kelurahan belum optimal.

·         Implementasi program yang bersipat promotif dan preventif masih lemah

·         Pemasaran pelayanan PPK di Tk.Kel. dan Kec. Belum optimal

·         Pengaturan terhadap srana pelayanan kesehatan swasta/asing belum baik

·         Implementasi Binwasdal yang optimal

·         Jejaring komunikasi kesehatan diantara instansi pemberi layanan kesehatan belum optimal

·         Sistem informasi kesehatan belum terintegrasi

·         Peningkatan kompetensi kesehatan masih kurang

·         Implementasi sistem reward danpunishment belum berjalan

·         Jumlah SDM kesehatan masih kurang

·         Penempatan tenaga kesehatan belum sesuai kompetensi

·         Kemitraan bidang kesehatan belum optimal

·         Kajian masalah kesehatan masih kurang

Tweet

Subscribe to receive free email updates: